“Faktanya, sampai sekarang banyak daerah masih merupakan akses minimal, meskipun kebijakan BWA berbasis regional telah diterapkan,” kata Trubus melalui pernyataannya, Senin (2/17/2025).
“Jika pemerintah tidak hati -hati, skema serupa berisiko hanya menguntungkan beberapa partai tanpa berdampak nyata pada akses internet yang adil di Indonesia,” tambahnya.
Trubus juga menyoroti kurangnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan di Komdigi. Dia menganggap bahwa konsultasi publik yang dilakukan dilarikan dan tidak melibatkan semua pemangku kepentingan secara optimal.
“Kali ini konsultasi publik harus dicurigai melakukan intervensi dari pihak berwenang. Jangan biarkan Komdigi mengakomodasi perusahaan yang berafiliasi dengan kekuasaan atau kroni -kronis dari pihak berwenang,” kata Trubus.
