Mereka menekankan bahwa ekosistem dan identitas Raja Ampat yang harus dipertahankan sebagai daerah wisata, bukan kawasan industri ekstraktif. Sebagai hasil dari kunjungan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat VII berkomitmen untuk membawa aspirasi mengenai polusi lingkungan karena penambangan nikel ke Parlemen Indonesia. Selain itu, Komisi Dewan Perwakilan Rakyat VII juga meminta evaluasi izin penambangan oleh pemerintah pusat sebagai upaya untuk melestarikan ekosistem Raja Ampat.
2. Pertemuan Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya
Menteri Pariwisata Widiyanti telah menerima kunjungan dari Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, pada hari Rabu, 4 Juni 2025. Selama pertemuan, Kementerian Pariwisata dan Gubernur Papua Barat Daya berkomitmen untuk mempertahankan ekologi Raja Ampat.
Pemerintah daerah menekankan bahwa wilayah Raja Ampat tetap diarahkan sebagai kawasan konservasi laut, UNESCO Geopark, dan tujuan pariwisata Indonesia, tanpa dikompromikan oleh kegiatan pertambangan.
3. Koordinasi strategis silang -sektoral
Kemenpar juga mengadakan pertemuan koordinasi silang -sektor pada hari Kamis, 5 Juni 2025, untuk memperkuat langkah -langkah perlindungan jangka panjang terhadap Raja Ampat.