studiopena.com, Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan akan memperketat peraturan ekspor chip AI ke sejumlah negara. Disebutkan regulasi ini akan fokus pada chip yang diproduksi dengan teknologi 14nm, 16nm atau lebih maju.
Melalui peraturan ini, pemerintah AS akan menerapkan kebijakan ekspor chip AI yang berbeda-beda, tergantung pada tingkatan negaranya. Dikutip dari BBC, Kamis (17/1/2025), terdapat 18 negara yang masuk dalam tier 1 kebijakan ini.
Dari informasi yang dihimpun, sebagian besar negara-negara tersebut merupakan sekutu atau mitra dekat Amerika Serikat. Beberapa di antaranya adalah Inggris, Korea Selatan, Jepang, Belanda, serta Australia dan Selandia Baru.
Sementara itu, sebagian besar negara lain di dunia dilaporkan masuk dalam tier 2. Tier ini diisi oleh negara-negara lain yang tidak masuk dalam tier 1 atau 3, seperti Singapura, Israel, Arab Saudi, Indonesia, termasuk negara-negara Uni Eropa seperti Polandia. .
Sedangkan untuk tier 3, total ada 22 negara yang masuk di dalamnya, studiopena.com lain China, Hong Kong dan Makau, Rusia, Iran, Korea Utara, Venezuela, Nikaragua, dan Suriah.
Peraturan baru yang membatasi ekspor chip AI dikatakan mendukung keamanan nasional dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.
Selain itu, peraturan ini juga mendukung strategi pemerintah untuk mengembangkan ekosistem teknologi yang aman dan tepercaya, serta penerapan AI yang bertanggung jawab.
Disebutkan juga bahwa regulasi ini akan fokus pada chip yang diproduksi dengan teknologi 14nm atau 16nm dan yang lebih maju, serta mengandung lebih dari 30 miliar transistor.
Oleh karena itu, chip yang memiliki kekuatan komputasi kolektif hingga sekitar 1.700 GPU tidak termasuk dalam batasan ini. Biasanya chip ini digunakan untuk kebutuhan universitas, institusi, atau penelitian yang tidak berbahaya.
Nantinya, dengan pembatasan ini, 18 negara yang masuk dalam tier 1 akan bisa mendapatkan akses penuh terhadap teknologi chip AI buatan perusahaan AS.
Sedangkan negara lain yang tidak termasuk dalam tier 1 dan bukan negara yang menjadi perhatian, dapat mengajukan izin pembelian hingga 320.000 GPU. Kemudian, negara lain hanya bisa membeli hingga 50.000 GPU per negara.