studiopena.com, Jakarta – Sesi tahunan MPR/DPR 2025 di kompleks parlemen, Jakarta, menjadi tahap bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menjelaskan pencapaian dan arah kebijakan pemerintah. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya menjaga kedaulatan ekonomi dan mengelola kekayaan negara dengan bijak.
Namun, perhatian publik difokuskan pada bagian ketika ia meninjau strategi transformasi teknologi yang dianggap sebagai kunci untuk pengembangan yang adil di Indonesia.
Prabowo menegaskan, teknologi bukan hanya masalah modernisasi, tetapi juga instrumen untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintah.
“Kami telah membentuk Sistem Data Sosial-Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bahwa program pemerintah tepat sasaran,” katanya, Jumat (8/15/2025).
Melalui DTSEN yang merupakan kumpulan data berdasarkan Nomor Registrasi Populasi (NIK) dari seluruh populasi Indonesia, pemerintah berupaya mempercepat distribusi bantuan, mencegah kebocoran anggaran, dan memastikan bahwa setiap rupiah digunakan sebanyak mungkin untuk kepentingan rakyat.
Digitalisasi untuk pemerintahan yang efektif
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa DTSEN menjadi fondasi penting dalam distribusi bantuan dan subsidi. Dengan database terintegrasi, pemerintah dapat secara akurat memverifikasi penerima manfaat, sehingga bantuan benar -benar diterima oleh kelompok komunitas berpenghasilan terendah.
Langkah ini diharapkan untuk meminimalkan praktik pelecehan dan memastikan efektivitas anggaran negara.
Selain itu, pemerintah secara intensif mendigitalkan pendidikan melalui distribusi 288.000 layar pintar ke sekolah, termasuk di daerah terpencil.
“Sehingga anak -anak di desa -desa terbelakang yang tidak memiliki guru yang baik dapat mengikuti pelajaran dari guru terbaik secara virtual,” kata Prabowo Subianto.
Inisiatif ini tidak hanya menutup kesenjangan pendidikan, tetapi juga menanamkan keterampilan teknologi sejak usia dini pada generasi muda.