studiopena.com, Jakarta – Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga pendidikan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, banyak yang mengandalkan layanan perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) untuk mendukung kegiatan operasional dan pembelajaran.
Namun, perubahan signifikan dari penyedia SaaS global memaksa lembaga pendidikan seperti sekolah untuk mengevaluasi kembali strategi teknologi mereka.
Setelah Google mengakhiri penyimpanan gratis tanpa batas pada tahun 2022, Microsoft sekarang mengumumkan pembaruan yang signifikan pada layanan pendidikannya.
Dengan meningkatnya biaya dan fitur yang terbatas, lembaga pendidikan menghadapi tantangan baru dalam menjaga efisiensi dan aksesibilitas.
Mulai Januari 2025, Microsoft akan menerapkan perubahan besar dalam paket pendidikan Microsoft 365, termasuk penghentian Office 365 A1 Plus, pembatasan penyimpanan hanya 100TB per penyewa, dan penyesuaian lisensi yang membatasi penggunaan aplikasi seperti Word, Excel, dan PowerPoint saja seperti PowerPoint saja di versi web.
Kebijakan ini memaksa banyak sekolah untuk beralih ke paket berbayar yang lebih mahal atau menggunakan kembali sumber daya untuk mempertahankan fungsinya. Lebih dari sekadar biaya, ada juga risiko privasi dan kepatuhan yang semakin mengkhawatirkan.
Sekolah mengelola volume data yang sangat sensitif, mulai dari catatan akademik siswa, informasi keuangan, hingga penelitian penting. Berdasarkan data netwrix (2024), hampir 80% lembaga pendidikan ditargetkan oleh serangan dunia maya setiap tahun.
Selain itu, peraturan seperti Hak Pendidikan Keluarga dan Undang-Undang Privasi (FERPA) dan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) memerlukan aman, pribadi, dan dapat diaudit-persyaratan yang tidak selalu dapat dipenuhi oleh Layanan SaaS.
Sebagai solusi, banyak lembaga pendidikan sekarang mulai mempertimbangkan pendekatan di tempat untuk sistem produktivitas mereka.