Dalam hal mitigasi non-struktural, direktur mitigasi bencana BNPB, Berton Suar Panjaitan mengatakan bahwa BNPB berkoordinasi lintas pemangku kepentingan, seperti kementerian/lembaga, dunia bisnis, non-pemerintah, media dan masyarakat. Upaya untuk mengurangi risiko banjir juga dilakukan melalui pedoman mitigasi banjir, memperkuat desa bencana yang tangguh dengan pemerintah darah, serta pendidikan dan simulasi evakuasi peristiwa dengan keterlibatan masyarakat.
Kepala data bencana BNPB, pusat informasi dan komunikasi Abdul Muhari mengatakan, pengurangan risiko bencana dengan pendekatan kebijaksanaan lokal memainkan peran penting dalam membangun kesadaran publik. Komitmen pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam upaya menangani banjir.
Komitmen ini tidak hanya terkait dengan anggaran tetapi juga koordinasi semua aktor bencana termasuk aktor bisnis. Salah satu bentuk upaya kolaboratif untuk mengurangi risiko non-struktural adalah melalui Asia Disaster Management & Civil Protection Expo & Conference (Adexco 2025).
“Menyadari banjir Jabodetabek -bebas tidak hanya secara tidak sengaja, tetapi juga membutuhkan perencanaan komprehensif dengan melibatkan semua sektor,” jelasnya.