YouTube baru saja membuka izin bagi pengguna yang diblokir beberapa tahun lalu untuk mengakses kembali platformnya.
Usut punya usut, penerapan aturan ini berlaku bagi penyebar konten misinformasi seputar pemilu Amerika Serikat (AS) 2020 dan Covid-19.
Mengutip CNN, Rabu (15/10/2025), awal mula kasus ini adalah tekanan politik yang dilakukan kubu Demokrat dari mantan Presiden AS, Joe Biden (saat masih menjabat) terhadap jajaran perusahaan software dan media sosial, seperti Meta dan Google.
Terkait konteks pemaksaan di atas, Partai Republik (kubu Donald Trump) menuding pemaksaan tersebut fokus pada sensor atau penghapusan konten yang dirasa bertentangan atau menyebarkan misinformasi dari pihak Demokrat.
Apa Dampaknya bagi Partai Republik?
Selain memberikan pemaksaan, mereka juga merasa menjadi korban hak kebebasan berekspresi pada tahun 2020. Sebab, dengan adanya sensor postingan konten kubu konservatif, suara dan opini tidak bisa sampai ke telinga masyarakat.
Kreator yang ingin dan diperbolehkan kembali harus membuat channel baru. Di saluran ini, mereka bebas mengunggah ulang konten lama karena aturan sensor Presiden Joe Biden telah dihapuskan.